Mendagri Tito Respons Wacana Pilkada DPRD dalam Forum KAHMI
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
- visibility 14
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BATAM, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mengemuka dalam Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (20/9/2025).
Menurut Tito, wacana ini layak didiskusikan karena tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa merinci mekanisme langsung oleh rakyat atau melalui DPRD.
“Dari aspek hukum, aspirasi teman-teman KAHMI terkait Pilkada DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi. Tinggal bagaimana kita menafsirkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan bangsa saat ini,” kata Tito.
Tito menilai, sejak diberlakukan pemilihan langsung pada 2005, Pilkada telah menjadi sarana rakyat menyalurkan aspirasi secara terbuka. Namun, ia juga mengakui bahwa praktik demokrasi langsung masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari biaya politik yang tinggi, praktik politik uang, hingga polarisasi di masyarakat.
“Demokrasi langsung punya kelebihan dalam keterlibatan rakyat, tapi juga memiliki kelemahan. Karena itu, setiap usulan alternatif, termasuk Pilkada DPRD, harus dilihat secara objektif,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera menjadi forum penting bagi para alumni HMI untuk menyampaikan pandangan strategis terkait masa depan bangsa. Salah satunya adalah mendorong evaluasi sistem politik, termasuk mekanisme Pilkada.
Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa KAHMI terbuka dalam mengkaji sistem politik terbaik demi memperkuat demokrasi Indonesia.
Tito menegaskan, terlepas dari mekanisme yang dipilih, tujuan utama sistem politik adalah melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, visioner, dan mampu membawa kesejahteraan rakyat.
“Kita ingin demokrasi yang efektif, efisien, dan mampu menghadirkan pemimpin berkualitas. Itu penting untuk memperkuat pondasi menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Forum KAHMI di Batam ini turut dihadiri berbagai tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta pejabat dan pengurus KAHMI se-Sumatera.
Diskusi hangat mengenai Pilkada menjadi salah satu sorotan utama, menandai bahwa KAHMI tetap konsisten sebagai ruang gagasan kebangsaan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memperkuat demokrasi Indonesia (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar