Konflik Iran-Israel Memanas, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Ekonomi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPR RI, Puan Maharani
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan mitigasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat konflik bersenjata antara Iran dan Israel, terutama bila Iran benar-benar menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia.
Puan menilai, situasi geopolitik yang terus memburuk di Timur Tengah memiliki potensi besar mengguncang ekonomi global, termasuk Indonesia. Sebab, sebagian besar pasokan minyak dan gas Indonesia masih bergantung pada impor yang melewati jalur Selat Hormuz.
“Jika Selat Hormuz ditutup, dampaknya bisa langsung ke perekonomian nasional. Pemerintah harus segera memitigasi rencana itu, termasuk soal kurs, subsidi BBM, dan stabilitas harga energi dalam negeri,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Ancaman penutupan Selat Hormuz disampaikan Iran sebagai tanggapan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir mereka. Kondisi ini memperburuk ketegangan di kawasan dan langsung memicu kekhawatiran pasar energi global.
Puan mengatakan, DPR dan pemerintah akan membahas potensi dampak konflik ini dalam penyusunan Rancangan APBN 2026. Menurutnya, ketidakpastian global seperti ini harus menjadi bagian dari perencanaan fiskal dan kebijakan energi nasional.
“Kami akan bahas dalam kerangka RAPBN 2026. Karena ini menyangkut perencanaan jangka menengah dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.
Selain dampak ekonomi, Puan juga menyoroti pentingnya peran Indonesia secara diplomatik. Ia mendorong pemerintah untuk mengajak negara-negara sahabat mendorong terciptanya gencatan senjata dan penyelesaian damai atas konflik Iran-Israel.
“Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, kita tidak boleh tinggal diam melihat konflik yang menimbulkan banyak korban sipil. Kita harus ikut menciptakan perdamaian,” tegasnya.
Puan juga mengimbau negara-negara lain agar menahan diri dan tidak memperkeruh suasana, karena keterlibatan pihak luar dapat memperpanjang konflik dan memperdalam krisis kemanusiaan.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, DPR RI mendorong agar pemerintah mengambil langkah antisipatif, baik secara diplomatik maupun ekonomi, demi menjaga kepentingan nasional Indonesia (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar