PDI Perjuangan Soroti Sisi Gelap Demokrasi Pilkada 2024

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 yang dinilainya menunjukkan sisi gelap demokrasi. Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Hasto menyebut banyaknya intervensi aparatur negara sebagai bentuk ancaman serius terhadap demokrasi.

“Pilkada kali ini penuh tekanan dan intimidasi. Mobilisasi aparatur negara, penggunaan sumber daya publik, hingga intervensi partai coklat atau parcok merusak semangat demokrasi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta pada Jum’at (29/11/2024) kemarin.

Hasto menjelaskan bahwa intervensi terjadi di berbagai daerah, seperti Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

“Di Sumut, simbolisasi bantuan beras nasional dengan kode ‘PM’ menjadi bukti nyata penggunaan program publik untuk kepentingan politik. Ini mengkhianati cita-cita demokrasi,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti intervensi kepala daerah dalam mendukung calon tertentu. “PJ kepala daerah terlibat aktif memobilisasi dukungan. Ini jelas melanggar prinsip netralitas dalam demokrasi,” lanjutnya.

Meskipun menghadapi tekanan, Hasto mengklaim PDI Perjuangan mampu bertahan dan bahkan memperluas basis dukungan di sejumlah wilayah strategis. “Kami menang di Depok, yang selama ini menjadi basis PKS. Begitu pula di Gunungkidul, Tapanuli Tengah, dan Papua, meski diterpa tekanan luar biasa,” kata Hasto.

Papua menjadi sorotan dalam konferensi pers ini. Hasto menyebut kemenangan PDI Perjuangan di Papua sebagai bukti perlawanan rakyat terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil. “Rakyat Papua menunjukkan sikapnya dengan memilih kader PDI Perjuangan, meski berhadapan dengan tekanan kuat,” ungkapnya.

Hasto menyoroti campur tangan Polri dan Kemendagri dalam pelaksanaan Pilkada. “Institusi yang seharusnya netral justru menjadi alat kekuasaan. Demokrasi kita terancam jika hal ini dibiarkan,” katanya.

Dalam rekapitulasi sementara, Hasto menyatakan PDI Perjuangan berhasil memenangkan Pilkada di 14 provinsi. “Dari enam provinsi sebelumnya, kini kami menang di 14 provinsi. Ini mencerminkan dukungan rakyat terhadap semangat perubahan yang kami bawa,” ujarnya.

Ia menyebut wilayah seperti DKI Jakarta, Bali, Papua, dan Riau sebagai contoh keberhasilan. “Di Jakarta, kami menang dalam satu putaran. Ini menunjukkan rakyat menginginkan kepemimpinan yang jelas berpihak pada mereka,” lanjutnya.

Menurut Hasto, kemenangan ini tidak lepas dari militansi para kader partai. “Kami memiliki ideologi yang kuat, yang membuat kader kami tetap solid meski diterpa berbagai tekanan,” katanya.

Hasto juga mengapresiasi rakyat yang tetap mendukung PDI Perjuangan meskipun menghadapi tekanan politik. “Di berbagai daerah, rakyat memilih kader kami sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan,” tegasnya.

Hasto menyebut Pilkada ini juga menjadi momentum untuk memperluas basis dukungan PDI Perjuangan di wilayah-wilayah baru. “Kami berhasil mencatat kemenangan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit ditembus, seperti Riau dan Sumatera Barat,” ungkapnya.

Kemenangan di Gunungkidul dan Tapanuli Tengah disebut Hasto sebagai bukti perlawanan terhadap intimidasi. “Masyarakat mendukung kandidat kami yang berani melawan tekanan dan intervensi,” ujarnya.

Hasto menegaskan bahwa hasil Pilkada ini menjadi pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. “Kita harus melindungi demokrasi dari intervensi dan tekanan. Demokrasi adalah milik rakyat, bukan alat kekuasaan,” katanya.

PDI Perjuangan, menurut Hasto, akan terus memperjuangkan cita-cita demokrasi yang sehat dan berintegritas. “Kami akan menjaga semangat ini dan memastikan demokrasi Indonesia tetap kokoh,” pungkasnya.

Dalam menghadapi tantangan, Hasto menegaskan pentingnya menjaga militansi kader partai. “Semangat juang para kader menjadi kunci keberhasilan kami di Pilkada ini,” ujarnya.

Hasto menutup konferensi pers dengan harapan agar pelaksanaan Pilkada ke depan lebih berintegritas. “Kita harus berjuang bersama untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap tegak,” tutupnya (RED).