Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » KPK: Endorsement Pejabat Artis Berisiko Jadi Konflik Kepentingan

KPK: Endorsement Pejabat Artis Berisiko Jadi Konflik Kepentingan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat publik dengan latar belakang artis untuk memahami aturan terkait gratifikasi, terutama dalam menerima endorsement. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa menerima endorsement tanpa pengawasan yang tepat dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, yang berisiko memicu konflik kepentingan.

“Jika endorsement itu diterima tanpa pelaporan, ada potensi menjadi bagian dari gratifikasi. Apalagi jika hal itu berpengaruh pada pengambilan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu,” jelas Tessa dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).

Endorsement Sebagai Potensi Konflik Kepentingan

Tessa menjelaskan bahwa endorsement, yang sering kali diterima dalam bentuk barang atau jasa, dapat menciptakan konflik kepentingan. Ia meminta para penyelenggara negara, khususnya yang berlatar belakang artis, untuk lebih selektif dan memprioritaskan integritas dalam menjalankan tugas.

“Yang menjadi perhatian utama adalah jika penerimaan tersebut membuat penyelenggara negara tidak netral atau tersandera dalam membuat kebijakan. Ini perlu dihindari,” ujar Tessa.

Tessa juga mengingatkan bahwa segala bentuk pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi harus segera dilaporkan ke KPK. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

“Untuk amannya, jika ada keraguan, laporkan saja. Jangan sampai penerimaan ini menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Tessa meminta para pejabat publik, termasuk mereka yang baru menjabat, untuk mempelajari batasan-batasan dalam bertindak sebagai penyelenggara negara. Ia menilai edukasi terkait aturan ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran.

“Saya mendorong semua pejabat baru untuk memahami aturan dengan baik. Ini akan membantu mereka menjalankan tugas tanpa melanggar batas kewenangan,” katanya.

Dengan peringatan ini, KPK berharap para pejabat publik berlatar belakang artis dapat menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • para petugas penyelamat palestina memeriksa reruntuhan di zona pengungsi al mawasi khan younis jalur gaza bagian selatan usai 169

    Israel Lancarkan Serangan Mematikan di Al Mawasi Gaza

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    GAZA, CUPLIKAN.CO.ID – Setidaknya 19 orang tewas ketika misil Israel menghantam area padat penduduk dalam serangan yang menurut Israel menargetkan pusat komando Hamas. Serangan udara Israel di zona “kemanusiaan” al-Mawasi di Jalur Gaza telah menewaskan setidaknya 19 orang dan melukai 60 lainnya, demikian menurut saksi mata dan pejabat medis di wilayah Palestina yang diblokade. Menurut […]

  • Menteri HAM Usul Jabatan Strategis Non-Operasional di Polri Bisa Diisi Kalangan Sipil

    Menteri HAM Usul Jabatan Strategis Non-Operasional di Polri Bisa Diisi Kalangan Sipil

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta, editorial.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memberikan ruang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan strategis non-operasional di lingkungan Polri. Usulan tersebut disampaikan Pigai sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme institusi kepolisian sekaligus mendorong tata […]

  • Prabowo Ajak BRICS Satukan Kekuatan Industri dan Sumber Daya

    Prabowo Ajak BRICS Satukan Kekuatan Industri dan Sumber Daya

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi di bidang industrialisasi dan rantai pasok global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. “Izinkan saya menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita melakukan industrialisasi bersama. Mari kita mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki […]

  • Presiden AS, Donald Trump. Sumber foto : Sky News.

    Trump : Fordow Telah Hancur

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memanaskan tensi global dengan membagikan sebuah unggahan di platform Truth Social dari akun intelijen sumber terbuka yang menyatakan bahwa “Fordo is gone” — atau Fordo telah hancur. Pernyataan itu langsung mengguncang jagat diplomasi dunia, mengingat Fordo merupakan fasilitas pengayaan uranium bawah tanah milik Iran yang dikenal […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jatim VII, Riyono, saat menyampaikan pandangannya dalam

    Audit Tata Ruang Laut Didesak dalam Kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi IV DPR RI mendesak dilakukannya Audit Tata Ruang Laut secara independen dalam kasus pembangunan ilegal pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan bahwa audit ini penting untuk mengukur dampak kerugian secara menyeluruh, baik secara material maupun immaterial. Dalam Rapat Kerja Komisi […]

  • Menyingkap “Ekonomi Bayangan” Jakarta: Menakar Bocoran Pajak THM, Realitas Sosial Pekerja Malam, dan Cengkeraman Narkoba Menuju Kota Global 5 Abad

    Menyingkap “Ekonomi Bayangan” Jakarta: Menakar Bocoran Pajak THM, Realitas Sosial Pekerja Malam, dan Cengkeraman Narkoba Menuju Kota Global 5 Abad

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Oleh: Ahmad Zaki – Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK), dan Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia (LSI) Jakarta sedang bersiap merayakan usianya yang ke-500 tahun (5 abad). Di tengah transisi statusnya dari Ibu Kota Negara menjadi Kota Global (DKJ), megapolitan ini terus berbenah memoles wajahnya. Namun, di balik gedung-gedung pencakar langit dan gemerlap lampu kota, […]

expand_less