Mendagri Tito: Pengaruh Titipan di KPUD Picu Konflik

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kekhawatirannya mengenai potensi ketidaknetralan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia menyoroti fenomena adanya “orang titipan” dari calon kepala daerah dalam komisioner KPUD sebagai sumber utama konflik di pilkada.

Dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11), Tito menyatakan bahwa ketidaknetralan KPUD di berbagai daerah disebabkan oleh campur tangan dari para calon. “Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD,” kata Tito.

Menurut Tito, banyak calon kepala daerah yang berusaha memasukkan orang-orang ke KPUD demi mengamankan posisi mereka, sehingga menimbulkan ketidaknetralan dalam pelaksanaan pilkada. Tito menyebut pola ini mirip dengan persaingan dalam pemilihan kepala daerah sendiri.

Selain KPUD, Tito juga menyatakan bahwa Bawaslu di tingkat daerah turut menghadapi masalah serupa, di mana komisionernya diduga tak netral akibat adanya pengaruh dari calon kepala daerah. “Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” lanjutnya.

Tito meminta seluruh pihak terkait, terutama aparat keamanan, untuk lebih waspada terhadap potensi konflik akibat ketidaknetralan penyelenggara. Ia mengatakan bahwa ketidaknetralan ini tidak hanya mengganggu proses pilkada, tetapi juga bisa mengancam stabilitas keamanan daerah.

Dalam Pilkada Serentak 2024, Tito menegaskan, setiap daerah akan sibuk dengan pilkada di wilayahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan aparat dari daerah yang biasanya tak terlibat tidak bisa turun membantu apabila terjadi konflik di daerah lain.

Dengan keterbatasan sumber daya, Tito menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh aparat keamanan daerah dalam mengantisipasi konflik. “Semua daerah akan sibuk dengan pilkada masing-masing. Tidak mungkin lagi diperbantukan,” katanya.

Tito mengusulkan strategi pemetaan intelijen yang lebih kuat untuk mengidentifikasi titik-titik konflik sebelum masalah muncul ke permukaan. Hal ini, menurutnya, penting agar aparat bisa mencegah konflik sejak dini.

Ia menambahkan bahwa Satpol PP juga dapat mengambil peran dalam pemetaan potensi konflik di lapangan. Tito berharap langkah tersebut bisa menjadi bagian dari upaya menyeluruh, bersama TNI, Polri, dan BIN.

“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” ujar Tito, menekankan pentingnya strategi pencegahan yang kuat untuk menghindari konflik dalam Pilkada Serentak 2024.

Melalui kolaborasi intelijen yang solid dan penguatan integritas penyelenggara, Tito berharap pilkada dapat berlangsung aman dan netral. “Harapan kita semua adalah agar proses demokrasi ini berjalan lancar tanpa konflik,” pungkasnya (RED).