Imas PKB Desak Pemerintah Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 9 Des 2025
- visibility 11
- comment 0 komentar
- print Cetak
Imas Aan Ubudiyah, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiyah, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga bahan pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), khususnya di wilayah yang tengah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Imas menegaskan bahwa stabilitas harga dan kelancaran distribusi komoditas pangan harus menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di tengah kondisi darurat.
“Menjelang Nataru, kami meminta pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pangan, terutama di wilayah terdampak bencana. Stabilisasi harga penting untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Apalagi sudah ada kecenderungan beberapa harga pangan mengalami kenaikan,” ujar Imas Aan Ubudiyah di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Berdasarkan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (8/12/2025), sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan signifikan. Cabai rawit merah naik menjadi Rp68.700 per kilogram, bawang merah menjadi Rp68.700 per kilogram, dan cabai merah keriting mencapai Rp63.000 per kilogram atau meningkat 14,55 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Sementara itu, minyak goreng Minyakita masih bertahan di kisaran Rp18.100 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Imas menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan lebih dari sekadar stabilisasi harga, yaitu memperkuat mitigasi agar lonjakan harga tidak semakin menekan masyarakat di daerah bencana.
“Bencana sering menyebabkan gangguan produksi pangan, distribusi logistik terputus, dan kelangkaan komoditas, sehingga harga kebutuhan pokok berpotensi naik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan pasokan pangan tetap aman melalui koordinasi lintas kementerian.
“Tugas pemerintah adalah memastikan pasokan pangan tetap aman. Kementerian Perdagangan harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi tidak terhambat,” tegas Imas (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar