Pemerintah Tegaskan Pentingnya Data Musik Transparan Nasional
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pertemuan bersama ASIRI, Selasa (4/11/2025).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas, menekankan urgensi transparansi data lagu dan musik nasional sebagai fondasi pembenahan ekosistem industri rekaman. Ia meminta seluruh karya yang telah dikodefikasi oleh perusahaan rekaman—khususnya yang tergabung dalam ASIRI—segera didaftarkan ke Pangkalan Data Lagu dan Musik (PDLM) Ditjen KI.
Menurut Supratman, kelengkapan data menjadi kunci agar negara dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan distribusi royalti berlangsung adil.
“Data lagu, pencipta, dan pihak terkait harus diserahkan ke LMKN dan Ditjen KI. Ini mutlak diperlukan,” ujarnya dalam pertemuan bersama ASIRI, Selasa (4/11/2025).
Ia menegaskan bahwa karya yang lebih dulu didaftarkan ke luar negeri tidak dapat lagi diajukan ke Ditjen KI maupun label Indonesia. Karena itu, ia meminta industri rekaman memiliki komitmen penuh untuk memperkuat basis data musik nasional.
Ketua ASIRI, Gumilang Ramdhan, mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 100.000 lagu Indonesia yang telah dikodefikasi oleh 80 perusahaan rekaman, meski hanya 40 yang masih aktif akibat perubahan pola konsumsi dari fisik ke digital. Tantangan terbesar industri saat ini adalah maraknya pembajakan di platform ilegal luar negeri yang tidak bekerja sama dengan label resmi.
Gumilang meminta dukungan pemerintah untuk menertibkan platform asing yang menayangkan konten musik Indonesia tanpa izin. Ia juga menyoroti menurunnya produktivitas pencipta lagu karena kondisi industri yang semakin kompetitif.
Menanggapi hal tersebut, Supratman memastikan pemerintah tengah menata sistem pengumpulan dan distribusi royalti secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya keterbukaan nilai royalti yang diterima label maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dari platform digital.
Menjelang Sidang WIPO pada Desember, pemerintah juga meminta masukan dari industri rekaman untuk menguatkan posisi Indonesia dalam perjuangan penetapan tarif musik digital yang lebih adil.
“Tarif Indonesia tidak boleh lebih rendah dari negara Asia lain. Jika diperbaiki, manfaatnya langsung dirasakan para pencipta,” tegasnya (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar