Arzeti Bilbina Minta BGN Transparan Tentukan Role Model MBG
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina,
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara transparan dasar dan proses penentuan India sebagai role model untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kebijakan yang menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak tidak boleh diambil tanpa kajian mendalam dan pertimbangan publik.
“Setiap rekomendasi, data, hingga pihak yang memengaruhi keputusan harus dijelaskan. Transparansi ini penting agar kebijakan gizi nasional tidak salah arah,” ujar Arzeti di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Arzeti menyoroti bahwa kondisi gizi India masih menghadapi tantangan besar. Dalam Global Hunger Index (GHI) 2025, India berada di peringkat 102 dari 123 negara dan dikategorikan “serius.” Menurutnya, data tersebut membutuhkan klarifikasi dari BGN terkait relevansi India sebagai contoh yang diikuti Indonesia.
“Jika negara yang dijadikan rujukan sendiri masih bermasalah dalam isu kelaparan dan gizi, publik berhak mengetahui alasan dan dasar akademisnya,” tegas legislator PKB itu.
Arzeti menilai kebijakan MBG harus didukung analisis ilmiah yang kuat dan pembelajaran dari negara dengan rekam jejak terbaik dalam tata kelola pangan sekolah. Ia mengusulkan BGN mengkaji model dari negara-negara seperti Finlandia, Jepang, Norwegia, Belanda, dan Korea Selatan—negara yang terbukti berhasil memperbaiki manajemen gizi warganya secara sistemik.
Menurutnya, negara-negara tersebut memiliki standar tinggi dalam integrasi data, pendidikan gizi, pengawasan pangan, hingga regulasi makanan olahan. “Kita harus belajar dari negara yang sudah terbukti berhasil, bukan yang masih bergulat dengan masalah yang sama seperti kita,” ujarnya.
Arzeti menekankan bahwa transparansi bukan sekadar tuntutan politik, tetapi syarat akuntabilitas. “MBG ini program besar negara. Rakyat berhak tahu prosesnya, agar tidak muncul kecurigaan bahwa kebijakan diambil secara tergesa atau tidak berbasis bukti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan Indonesia meminta dukungan teknis dari India setelah melakukan kunjungan kerja untuk melihat model pelayanan makan bergizi di negara tersebut (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar