Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Jurnalis Dituduh Anarko, SINDIKASI Desak Reformasi Polisi

Jurnalis Dituduh Anarko, SINDIKASI Desak Reformasi Polisi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
  • visibility 16
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mengecam keras tindakan kekerasan terhadap Y, jurnalis progreSIP, yang terjadi saat meliput aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Rabu (1/5/2025).

Peristiwa terjadi sekitar pukul 17.20 WIB ketika aparat mulai memukul mundur massa aksi. Di tengah kekacauan, Y sedang merekam situasi ketika sekelompok orang tanpa seragam—yang diduga kuat aparat kepolisian—menuduhnya sebagai “anarko”. Padahal, Y sudah menunjukkan kartu pers dan menjelaskan statusnya sebagai jurnalis.

Alih-alih menghormati tugas jurnalistik, sekelompok orang tersebut malah menyerang secara fisik. Sekitar sepuluh orang melakukan kekerasan terhadap Y, termasuk mencekik, memiting leher, dan memaksanya menghapus rekaman video. Meski menolak permintaan itu, kekerasan baru berhenti setelah seorang pria yang mengaku dari LBH Rahadian datang dan menegaskan identitas Y sebagai jurnalis.

Akibat insiden tersebut, Y mengalami syok dan sesak napas. SINDIKASI menilai kekerasan ini merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers serta pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kapolda Metro Jaya harus segera mencopot pimpinan kepolisian yang bertanggung jawab atas pengamanan aksi ini. Tuduhan serampangan dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan serangan langsung terhadap kebebasan pers,” tegas Ketua Umum SINDIKASI, Ikhsan Raharjo.

Komite Pekerja Media SINDIKASI, Mulyono Hutomo, juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan menuntut pertanggungjawaban hukum. Ia menyebut insiden ini sebagai ancaman bagi semua pekerja media yang bekerja demi kepentingan publik.

SINDIKASI juga mencatat adanya kekerasan terhadap jurnalis di lokasi lain. Di Semarang, jurnalis Tempo mengalami intimidasi, sementara tiga pers mahasiswa ditangkap saat meliput aksi. Menurut SINDIKASI, pola kekerasan semacam ini menunjukkan urgensi pembenahan institusional di tubuh kepolisian.

“Ini bukan hanya masalah profesi jurnalis, ini masalah demokrasi. Jika pers dibungkam dengan kekerasan, maka seluruh warga negara ikut terancam,” tegas SINDIKASI dalam siaran persnya.

SINDIKASI menyerukan solidaritas dari komunitas jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan publik luas untuk terus mengutuk kekerasan terhadap jurnalis dan mendorong penegakan hukum yang adil terhadap pelaku (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi saat menerima daftar nama Capim KPK dan Dewas yang diserahkan oleh Tim Pansel. Sumber foto : Biro Pers Sekretariat Presiden.

    Pansel KPK Serahkan 10 Nama Calon kepada Jokowi

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo secara resmi menerima daftar nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Panitia Seleksi (Pansel) KPK. Penyerahan berlangsung di Ruang Holding Base Off Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/10), sebelum Presiden bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kunjungan kerja. “Pada hari ini, Selasa, […]

  • Pimpinan DPR RI

    DPR Tunggu Surat Resmi Presiden Terkait Capim dan Dewas KPK

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 10
    • 0Komentar

     JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sebanyak 10 nama calon pimpinan (capim) dan 10 calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan segera diteruskan ke DPR. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi apakah surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama tersebut sudah diterima oleh DPR. “Ya, satu komisi belum […]

  • Hasil tangkapan layar saat Presiden Prabowo mengunjungi toko buku langganannya, Bahrisons Booksellers di New Delhi India pada Jum'at (24/1/2025). Sumber foto Instagram @https://www.instagram.com/prabowo/

    Di Tengah Kunjungan Kenegaraan, Presiden Prabowo Borong Buku di New Delhi

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    NEW DELHI, CUPLIKAN.CO.ID – Di sela kunjungan kenegaraan ke India, Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri mengunjungi toko buku langganannya, Bahrisons Booksellers, di kawasan Khan Market, New Delhi, pada Jumat (24/1). Kegiatan tersebut menjadi momen pribadi yang mencerminkan minat Presiden terhadap literasi, khususnya di bidang sejarah dan ekonomi. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan […]

  • Natalius Pigai

    Menteri HAM Desak Perubahan Anggaran untuk Optimalisasi Kinerja di Era Prabowo

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keprihatinannya atas alokasi anggaran Kementerian HAM yang hanya sebesar Rp64 miliar. Dalam acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Pigai menekankan perlunya tim transisi melakukan perombakan anggaran agar visi misi Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai secara efektif. “Presiden mendirikan Kementerian HAM karena ada tujuan […]

  • Seminar Nasional MN Kahmi

    Mahfud MD di Seminar KAHMI : Demokrasi tanpa Konstitusi dan Hukum, Bisa Menjadi Liar

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10), Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, menegaskan bahwa tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi permintaan maaf kepada PKI. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya yang bertajuk “Rekonstruksi Kehidupan Demokrasi, Politik, Hukum, dan Keadilan […]

  • Audiensi DPP PUI ke Partai Gelora

    PUI–Gelora Soroti Pergeseran Kebijakan Luar Negeri AS di Era Trump

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 12
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pertemuan antara Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Bidang HLN DPN Partai Gelora Indonesia pada Jumat (1/8/2025) menjadi ruang diskusi strategis membedah perubahan peta politik luar negeri Amerika Serikat (AS) dan dampak luasnya terhadap konstelasi geopolitik global. Ketua Bidang HLN DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, memaparkan […]

expand_less