Ferry: Pemilu untuk Semua, Bukan Hanya untuk Elit Politik

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Ferry Kurnia, menegaskan pentingnya menjaga demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen” yang digelar oleh DPP KNPI di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

“Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Kita sering kali lupa dan tergoda untuk kembali ke sistem otoriter karena dianggap lebih murah, tetapi kita harus sadar bahwa demokrasi, berapa pun ongkosnya, adalah pilihan terbaik untuk bangsa ini,” ujar Ferry.

Ferry mengapresiasi sinyal positif dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Presidential Threshold 20%. Menurutnya, ini menjadi peluang besar bagi anak bangsa untuk memimpin negaranya tanpa batasan konstitusional yang dianggap tidak relevan.

Ia juga menyoroti bahwa mekanisme konstitusional harus dirancang oleh DPR dan pemerintah dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi.

“Koalisi partai seharusnya dibangun secara alami, bukan melalui paksaan. Hal ini penting untuk melahirkan pemimpin dengan energi positif bagi bangsa,” tambah Ferry.

Dalam pandangannya, revisi Undang-Undang Pemilu harus mengakomodasi tiga poin utama: sistem pemilu, tata kelola pemilu, dan desain keserentakan pemilu. Ferry menyarankan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan lokal untuk mengurangi beban pelaksanaan yang terlalu besar sekaligus meningkatkan efisiensi.

“Pemilu nasional bisa fokus memilih Presiden, DPR, dan DPD. Sementara pemilu lokal, seperti gubernur dan bupati, dapat dilakukan pada tahun berbeda,” ujarnya. Ferry menilai desain ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan hasil pemilu.

Terkait tata kelola, ia menekankan perlunya penguatan elektoral governance agar sistem pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini termasuk memastikan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik. Ferry juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dalam proses pemilu.

“Money politics dan moral hazard seperti politik biaya tinggi adalah tantangan besar yang harus kita lawan bersama. Pemilu seharusnya mencerdaskan masyarakat, bukan menjadi ajang transaksional semata,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa salah satu akar masalah adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan iming-iming materi. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi generasi muda.

Sebagai bagian dari solusi, Ferry mengusulkan equal treatment bagi semua partai politik peserta pemilu. Partai kecil, kata dia, perlu mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses verifikasi administratif dan faktual untuk menjaga keberagaman politik di Indonesia.

“Dengan sistem yang adil, partai-partai seperti Perindo, PSI, dan lainnya dapat berkontribusi dalam mencalonkan pemimpin bangsa tanpa terkendala aturan yang memberatkan,” katanya.

Ferry juga menyinggung pentingnya melibatkan semua aktor dalam sistem pemilu, mulai dari partai politik, penyelenggara, hingga masyarakat sebagai pemilih.

“Ketiga elemen ini harus memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ferry mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendesain ulang sistem pemilu agar lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Pemilu bukan hanya untuk elit politik, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya (RED).