DPR: Kepemimpinan Baru BGN Harus Perkuat Tata Kelola Berbasis Kelembagaan

Jakarta – Kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk institusi, sehingga pertanggungjawabannya harus melekat pada lembaga, bukan pada individu yang memimpin.

Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan organisasi agar kesinambungan kebijakan tetap terjaga, terlepas dari adanya pergantian pimpinan.

“Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan,” ujar Zainul.

Selain menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan, Zainul juga mendorong jajaran pimpinan baru BGN untuk mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dalam menjalankan Program MBG. Menurutnya, berbagai tantangan yang muncul di lapangan memerlukan komunikasi yang konstruktif serta kolaborasi yang erat dengan seluruh mitra pelaksana.

Ia mengingatkan agar setiap persoalan disikapi melalui dialog dan pencarian solusi, bukan dengan pendekatan yang berpotensi memicu konflik atau memperlebar perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka dan solutif, berbagai kendala diyakini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik baru.

“Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi,” tegas legislator Fraksi PKB tersebut.

Lebih lanjut, Zainul menilai pendekatan tersebut menjadi sangat penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Karena itu, setiap dinamika yang muncul dalam implementasinya harus dikelola secara arif agar tidak menghambat pelaksanaan program maupun mengurangi kepercayaan publik terhadap BGN.

Menurutnya, penyelesaian persoalan secara dialogis dan kelembagaan akan menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pelaksanaan Program MBG sekaligus memastikan tujuan program dapat tercapai secara optimal.

“Kalau BGN mengambil pendekatan konflik, maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini,” pungkasnya.