Dewi Yustisiana Desak Evaluasi Menyeluruh Operasional Geotermal Gunung Salak
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, meminta pemerintah dan PT Star Energy Geothermal Salak Ltd (SEGS) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak operasional proyek panas bumi di Gunung Salak. Ia menilai sejumlah kondisi lapangan tidak mencerminkan klaim perusahaan yang telah mengantongi predikat PROPER emas.
Dewi mengungkapkan bahwa dokumen lingkungan dan capaian kinerja perusahaan seharusnya menjadi indikator kepatuhan, namun realitas yang dirasakan warga Ring 1 justru menunjukkan persoalan yang belum ditangani secara serius.
“Proper mereka ‘emas’, tetapi kondisi lapangannya sering tidak sama dengan laporan. Ini harus dievaluasi, karena masyarakat yang tiap hari merasakan dampaknya,” tegas Dewi usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di PLTP Gunung Salak, Jumat (14/11/25).
Ia menyoroti keluhan warga Desa Kebandungan terkait kerusakan jalan yang diperparah oleh lalu lintas kendaraan berat selama operasional.
“Mereka sudah bertahun-tahun beroperasi, jadi mestinya tahu risiko kerusakan jalan. Tapi perbaikan baru dilakukan setelah warga protes. Itu tidak menunjukkan akuntabilitas perusahaan,” ujarnya.
Transparansi Limbah Dinilai Belum Memadai
Menurut Dewi, perusahaan juga perlu membuka penjelasan lebih detail mengenai pengelolaan limbah dan dampak teknis operasional lain. Ia menilai aspek ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Potensi limbah panas bumi itu banyak—bau dari pelepasan gas, lumpur pengeboran, suara dan getaran. Tapi tadi tidak dijelaskan pengelolaannya. Ini harus diperjelas,” katanya.
Dewi menambahkan bahwa eksploitasi panas bumi dapat mempengaruhi ketersediaan air, terutama di wilayah yang bergantung pada pertanian.
“Air itu kebutuhan utama warga—untuk konsumsi dan irigasi. Kalau sumber air berkurang, maka kehidupan petani akan terganggu,” jelasnya.
Ia menilai program CSR yang diberikan perusahaan belum menjawab kebutuhan masyarakat terdampak secara optimal.
“CSR jangan hanya formalitas. Warga ring satu yang paling terdampak justru sering tidak menerima program sesuai kebutuhan mereka. CSR harus benar-benar menyentuh ekonomi warga dan memberi manfaat jangka panjang,” pungkas Dewi (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar