Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Willy Aditya: Putusan MK Tonggak Baru Demokrasi Gender

Willy Aditya: Putusan MK Tonggak Baru Demokrasi Gender

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
  • visibility 18
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai tonggak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Menurutnya, keputusan ini bukan hanya kemenangan bagi perempuan, tetapi juga kemajuan bagi sistem demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender.

“Putusan MK ini progresif dan menjadi bukti bahwa sistem politik kita semakin matang. Keterwakilan perempuan tidak lagi sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional,” kata Willy dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).

Ia menilai, perspektif perempuan akan memperkaya proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR. Dengan adanya keterwakilan perempuan yang proporsional, kualitas keputusan parlemen diyakini akan meningkat.

“Pikiran perempuan membawa perspektif empati, keseimbangan, dan keadilan sosial yang penting bagi penyusunan kebijakan publik,” ujarnya.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi hak asasi manusia, Willy menyebut putusan MK ini sebagai lompatan besar dalam pemenuhan hak politik perempuan. Indonesia, menurutnya, kini berada di barisan depan negara-negara yang menegakkan demokrasi berbasis kesetaraan gender.

“Bahkan di negara seperti Amerika dan Uni Eropa, keterwakilan perempuan di parlemen masih bergantung pada kebijakan partai atau pimpinan dewan. Indonesia kini melangkah lebih jauh karena diatur secara konstitusional,” tegasnya.

Willy berharap DPR segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyesuaikan tata tertib lembaga agar dapat diimplementasikan secara nyata.

“Ini momentum bersejarah. DPR harus menjadi contoh bagi lembaga-lembaga negara lainnya dalam memberikan ruang yang adil bagi perempuan,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pasangan RIDO

    RIDO Optimistis Menang Pilkada Jakarta Hanya Satu Putaran

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 12
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), yakin bisa meraih kemenangan di Pilkada Jakarta hanya dalam satu putaran. Keyakinan ini didasarkan pada hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurut survei tersebut, pasangan RIDO memimpin dengan elektabilitas sebesar 51,8 persen, meninggalkan pesaing mereka. “Di survei internal […]

  • KRL Jabodetabek

    Tanpa PSO, Berapa Tarif Sebenarnya KRL Jabodetabek?

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin mencuat. Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sedang mengkaji langkah ini. Selama ini, masyarakat Jabodetabek menikmati tarif KRL yang terjangkau berkat skema Public Service Obligation (PSO), namun apa yang terjadi jika PSO dihapus? Tarif KRL saat […]

  • Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri)

    Sekjen Gerindra : Prabowo Titip Pesan Spesial untuk Megawati Lewat Dasco!

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, akhirnya buka suara soal pertemuan politik yang menyita perhatian: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi mendatangi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Di balik kunjungan tersebut, rupanya terselip pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. “Pesan dari Pak […]

  • Logo AJI

    AJI Peringatkan Ancaman Demokrasi dari Pembungkaman Media

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai maraknya kekerasan dan pembatasan kerja jurnalis belakangan ini bukan sekadar masalah profesi, melainkan sudah menyentuh jantung demokrasi Indonesia. Dalam catatan AJI, hingga akhir Agustus 2025 terdapat 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan puncaknya terjadi saat aksi demonstrasi 25–30 Agustus. Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menegaskan […]

  • Mendikbud era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim

    Nadiem Siap Diperiksa Korupsi Soal Laptop Rp10 T di Kemendikbud

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Isu dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun kembali memanas di ruang publik. Di tengah gempuran opini liar dan serangan akun-akun buzzer yang terus menggiring narasi miring, mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim akhirnya buka suara. Mantan bos Gojek ini menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung terkait program digitalisasi pendidikan yang […]

  • Dokumentasi foto sidang pembacaan putusan untuk 7 perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (25/11/2024). Sumber foto : Instagram @dkpp_ri

    Hubungan Asmara Komisioner Bawaslu Surabaya Berujung Pemecatan

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan Muhammad Agil Akbar dari jabatannya sebagai Komisioner Bawaslu Surabaya pada Senin (25/11/2024) kemarin. Keputusan ini diambil setelah Agil terbukti menjalin hubungan tidak wajar dengan PSH, mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Surabaya. “Teradu terbukti melanggar kode etik, dan kami menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Putusan ini […]

expand_less