Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sarmuji Minta Aturan Jelas Soal Sebaran Kader Perempuan di AKD

Sarmuji Minta Aturan Jelas Soal Sebaran Kader Perempuan di AKD

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, meminta adanya aturan teknis yang lebih rinci terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewajiban keterwakilan perempuan di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD). Menurutnya, tanpa kejelasan mekanisme, implementasi kuota perempuan berisiko timpang dan tidak merata.

“Kami siap menindaklanjuti. Hanya saja mesti pelajari detail amar putusannya seperti apa? Soalnya yang mengirimkan pimpinan AKD kan terdiri dari delapan fraksi,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Ia menyoroti potensi kesenjangan penempatan perempuan jika tidak ada pedoman mengenai pembagian tugas antarfraksi. Sarmuji mempertanyakan apakah kuota 30 persen dihitung dari total pimpinan AKD per fraksi atau ditentukan per AKD secara spesifik.

“Dalam satu AKD siapa yang harus mengirimkan perwakilan perempuan? Apakah akumulasinya dihitung dari total pimpinan AKD tiap fraksi atau bagaimana?” katanya.

Sarmuji juga mengingatkan agar perempuan tidak hanya ditempatkan di AKD tertentu, sementara AKD lain kekurangan keterwakilan.

“Jangan nanti menumpuk di satu AKD sementara yang lain minim perempuan,” ujarnya.

Putusan MK nomor 169/PUU-XXII/2024 mewajibkan seluruh AKD (mulai dari Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, hingga Badan Urusan Rumah Tangga) memiliki keterwakilan perempuan di tingkat anggota maupun pimpinan. Gugatan ini diajukan oleh Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Fraksi Golkar menilai pedoman operasional sangat diperlukan agar distribusi kader perempuan berjalan proporsional serta memenuhi prinsip keadilan representasi (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agus Harimurti Yudhoyono

    AHY Makin Kuat Masuk Bursa Cawapres Prabowo di Pemilu 2029

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa calon wakil presiden 2029 makin menguat. Selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur di kabinet Presiden Prabowo Subianto, AHY juga memiliki kapital politik historis sebagai putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, posisi […]

  • Kandidat Ketua Umum Forum Wartawan Pamekasan

    Empat Kandidat Siap Bertarung di Pemilihan Ketua Forum Wartawan Pamekasan

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    PAMEKASAN, CUPLIKAN.CO.ID – Pemilihan Ketua Forum Wartawan Pamekasan (FWP) pada Musyawarah Besar (Mubes) November 2024 semakin memanas dengan munculnya empat kandidat yang siap bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan organisasi tersebut. Salah satu kandidat yang telah memastikan diri maju adalah Moh. Hasanuddin, Ketua Bidang Organisasi FWP periode 2021-2024. Hasanuddin, yang akrab disapa Kak Hasan, menegaskan niatnya untuk […]

  • Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar

    Kemendagri: Ormas Boleh Punya Tambang, Parpol Kenapa Tidak?

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, secara terang-terangan menyuarakan perlunya revisi aturan yang melarang partai politik memiliki badan usaha. Dalam acara penyerahan dana bantuan parpol ke DPP Partai Gerindra senilai Rp20 miliar, Bahtiar menilai pembatasan sumber pendanaan partai politik sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Ia membandingkan dengan organisasi […]

  • Lafadz Nusantara Center Soroti Turunnya Peringkat Perdamaian Indonesia di Indeks Global 2026

    Lafadz Nusantara Center Soroti Turunnya Peringkat Perdamaian Indonesia di Indeks Global 2026

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Jakarta, editoria.co.id – Direktur Eksekutif Lafadz Nusantara Center, Deni Iskandar, menyoroti penurunan posisi Indonesia dalam pemeringkatan perdamaian global tahun 2026 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace (IEP). Menurutnya, penurunan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat upaya menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Lafadz Nusantara […]

  • Wamen Transmigrasu Viva Yoga Mauladi saat meneriman kunjungan dua bupati sekaligus, yakni Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong dan Bupati Aceh Barat Tarmizi, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (15/4/2025).

    Wamen Transmigrasi Dukung Wirausaha Kopi dan Bangun Fasilitas Sekolah di Kawasan Trans

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi, tidak hanya dari sisi infrastruktur tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan dua bupati sekaligus, yakni Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong dan Bupati Aceh Barat Tarmizi, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (15/4/2025). […]

  • SAFEnet Kecam Represi Digital dan Pembatasan Hak Ekspresi

    SAFEnet Kecam Represi Digital dan Pembatasan Hak Ekspresi

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – SAFEnet menyoroti maraknya represi digital yang terjadi selama aksi demonstrasi 25–30 Agustus 2025 di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi pegiat hak digital ini menyebut pemerintah dan platform media sosial terlibat dalam praktik yang membatasi kebebasan berekspresi warga di ruang digital. Safenet menilai represi tersebut tampak dari sejumlah kasus, seperti kriminalisasi aktivis mahasiswa […]

expand_less