PB HMI Gagas Koreksi Indonesia, Desak Reformasi Partai Politik
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
- visibility 24
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan dalam pertemuan antara perwakilan Mahasiswa dan Pimpinan DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (03/09).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan meluncurkan gerakan “Koreksi Indonesia” dalam audiensi bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9), sebagai refleksi keresahan generasi muda atas masa depan bangsa dan kinerja institusi publik. Ia memperingatkan, abainya pembenahan institusi merupakan “bom waktu” yang dapat meledak kapan saja karena kesenjangan dan ketidakadilan yang menumpuk.
Bagas menilai rangkaian reformasi politik selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran rakyat. Karena itu, PB HMI menyerukan pembenahan menyeluruh dan inklusif, dengan menekankan kembali fungsi institusi publik yang dekat dengan warga, adil, dan transparan dalam mendistribusikan hak.
Menurut Bagas, momentum sosial yang belakangan terjadi harus dijadikan titik balik untuk membenahi institusi publik di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa ketidakseriusan dalam pembenahan bisa menjadi “bom waktu” yang sewaktu-waktu meledak.
“Banyak reformasi politik telah dilakukan, tetapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Justru sering berbanding terbalik,” ujar Bagas.
Dalam Koreksi Indonesia, PB HMI merumuskan tujuh tuntutan yang disebut Sapta Suara PB HMI. Poin-poin itu antara lain:
-
Reformasi partai politik agar kembali menjadi kanal ideologi, bukan sekadar mesin elektoral.
-
Pembenahan serius seluruh institusi publik, baik demokrasi, ekonomi, maupun penegakan hukum.
-
Pemberhentian wakil rakyat yang dianggap toksik bagi masyarakat.
-
Efisiensi anggaran pejabat dan perbaikan layanan publik.
-
Pengesahan segera RUU pro-rakyat.
-
Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melindungi 60 persen pekerja sektor informal.
-
Reformasi perpajakan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, PB HMI juga mengusulkan 28 Agustus ditetapkan sebagai Hari Supremasi Sipil Indonesia, sebagai komitmen menghentikan jatuhnya korban jiwa dalam penyampaian aspirasi publik.
Untuk menunjukkan keseriusan, PB HMI akan menyerahkan surat aduan masyarakat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait anggota DPR yang dinilai tidak mewakili aspirasi rakyat, serta melayangkan somasi kepada seluruh partai politik untuk melakukan pembinaan.
“Cukup, jangan ada lagi darah rakyat yang jatuh. Darah rakyat Indonesia terlalu berharga,” tegas Bagas (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar