Zulkifli Hasan Bongkar Fakta Izin Tambang, : “Bukan Bahlil!”
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas) . Sumber foto : Instagram @zul.hasan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal sorotan publik terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait tambang nikel di Raja Ampat. Zulhas secara blak-blakan menyatakan bahwa Bahlil tak terlibat dalam penerbitan izin tambang tersebut.
Pernyataan Zulhas disampaikan dalam forum Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Selasa (10/6), saat isu eksplorasi dan operasi lima perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sedang menjadi perbincangan hangat.
“Terutama Pak Bahlil, ramai tadi saya dengar. Padahal izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini sebenarnya tidak salah,” tegas Zulhas di hadapan peserta acara.
Zulhas juga menyebut Bahlil sebagai sosok yang layak dibela karena integritasnya.
“Loh betul memang bukan Pak Bahlil (yang keluarkan izin tambang) kok, cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela,” tambahnya.
Sebelumnya, masyarakat dan aktivis lingkungan menyoroti keberadaan lima perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah konservasi Raja Ampat. Mereka khawatir eksplorasi nikel bakal merusak keindahan alam dan mengancam biodiversitas laut serta darat yang luar biasa.
Adapun kelima perusahaan tambang yang dimaksud antara lain:
-
PT Gag Nikel – izin produksi dari pemerintah pusat sejak 2017
-
PT Anugerah Surya Pratama (ASP) – izin sejak 2013
-
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) – izin dari Bupati Raja Ampat tahun 2013
-
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) – izin 2013
-
PT Nurham – izin terbit pada 2025
Dari kelima izin tersebut, sebagian besar dikeluarkan jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM.
Isu ini memuncak setelah aktivis lingkungan menggelar aksi damai dalam acara Indonesia Critical Mineral Conference & Expo 2025, menyoroti dampak tambang terhadap kawasan yang dijuluki “surga terakhir di Bumi”.
Meski dibela Zulhas, tekanan terhadap pemerintah untuk menghentikan tambang di wilayah konservasi tetap tinggi. Publik kini menanti langkah tegas Presiden dan jajaran menteri terkait—antara melindungi alam atau melanjutkan ambisi hilirisasi nikel demi industri kendaraan listrik (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar