Wihaji: Bangun SDM Butuh Kolaborasi Antar Kementerian Strategis
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, seusai menyampaikan materi dalam acara Talk Show & StandUp Comedy DPP Partai Golkar bertajuk Membangun Sumberdaya Manusia Dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 bertempat di DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Kamis, (15/5/2025)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan dalam sambutan kuncinya pada acara Talk Show & Stand-Up Comedy yang diselenggarakan DPP Partai Golkar di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Wihaji hadir mewakili kementerian dalam kapasitasnya sebagai narasumber utama dan menyampaikan bahwa pembangunan SDM tidak bisa dikerjakan secara parsial oleh satu lembaga atau kementerian saja. “Kementerian kami hadir untuk mengkolaborasikan urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan satu sektor saja,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan pernikahan dini atau kesejahteraan keluarga, yang kerap melibatkan lintas kementerian, seperti Kementerian Agama, Kesehatan, hingga PUPR. Menurutnya, kementerian yang ia pimpin bertugas mengintegrasikan kebijakan-kebijakan itu agar berdampak nyata di lapangan.
“Kami ini bukan Bappenas, tapi tetap diminta untuk merencanakan. Kami bukan kementerian teknis, tapi kami dituntut menyatukan banyak sektor,” jelasnya.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Wihaji menyoroti pentingnya pendataan keluarga sebagai landasan kebijakan yang tepat sasaran. Data yang dikumpulkan oleh kementeriannya menjadi rujukan bagi BPS dan berbagai institusi dalam mengambil kebijakan berbasis potensi lokal.
Wihaji juga menekankan pentingnya nilai (value) dalam kerja-kerja politik dan birokrasi. Menurutnya, orientasi kekuasaan semata tidak cukup tanpa disertai semangat membangun kesejahteraan umum sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.
“Partai politik harus punya value. Jangan hanya soal kekuasaan, jabatan, tapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu perjuangan untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Acara ini merupakan bagian dari program DPP Partai Golkar dalam mendorong dialog segar dan substansial antara elite politik, kader muda, serta masyarakat luas terkait masa depan Indonesia, terutama dalam aspek SDM dan kependudukan menjelang satu abad kemerdekaan (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar