Bamsoet: Pembenahan Bangsa Harus Dimulai dari Reformasi Partai Politik
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam acara Jimly Award di Jakarta pada Kamis (17/4/2025).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa reformasi partai politik merupakan langkah fundamental dalam membenahi kondisi bangsa dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara peluncuran Jimly Award, Kamis (17/4/2025), di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyoroti pentingnya peran partai politik sebagai “hulu demokrasi”. Menurutnya, partai politik adalah titik pangkal dari lahirnya penyelenggaraan negara yang baik.
“Semakin kuat dan sehat partai politik, semakin mudah pula mewujudkan hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet.
Ia menambahkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memegang peran sentral mulai dari pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden, hingga seleksi pejabat publik di berbagai lembaga strategis seperti KPK, KPU, BPK, hingga Panglima TNI dan Kapolri melalui fraksi di DPR.
Bamsoet menekankan bahwa membangun demokrasi tak bisa hanya bergantung pada proses elektoral. Dibutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, termasuk melalui peran aktif lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi sipil.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rangka mendukung peluncuran Jimly Award, penghargaan yang diinisiasi oleh Jimly School of Law and Government untuk para pejuang demokrasi dan konstitusi. Acara ini juga dihadiri tokoh nasional seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan pendirinya, Prof. Jimly Asshiddiqie.
Menurut Bamsoet, kehadiran Jimly Award merupakan sinyal positif di tengah kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mengutip data Economist Intelligence Unit yang menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy dengan skor indeks demokrasi 6,44 pada 2024, serta catatan Amnesty International mengenai tantangan serius terhadap kebebasan sipil.
“Jimly Award menjadi bukti komitmen untuk menghargai mereka yang tanpa lelah memperjuangkan keadilan dan demokrasi, meskipun dalam kondisi sulit,” tegasnya.
Ia berharap penghargaan ini dapat memicu semangat kolektif untuk menjaga konstitusi dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar