Bamsoet: Pejabat Harus Jaga Komunikasi Publik Demi Citra Presiden
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik bagi para pejabat tinggi negara. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan pernyataan yang disampaikan pejabat negara memiliki dampak langsung terhadap citra Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya.
Menurut Bamsoet, komunikasi publik yang efektif dan terarah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, komunikasi yang kurang tepat bisa menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak negatif terhadap citra kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Pejabat negara harus memahami bahwa setiap pernyataan mereka berkontribusi terhadap persepsi publik terhadap presiden. Komunikasi yang jelas, mengayomi, dan tidak menimbulkan kegaduhan sangat diperlukan agar masyarakat tetap percaya pada kepemimpinan nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Presiden Dua Kali Ingatkan Pejabat Soal Komunikasi
Bamsoet mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah dua kali dalam waktu singkat mengingatkan jajaran menterinya agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan publik.
Pertama, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Maret 2025. Kemudian, peringatan serupa kembali disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada 24 Maret 2025.
Menurut Bamsoet, peringatan berulang dari Presiden menunjukkan bahwa komunikasi publik para pejabat masih belum optimal dan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Ketika Presiden sampai dua kali mengingatkan hal ini, artinya beliau telah menangkap keluhan publik terkait kurang efektifnya komunikasi para pejabat tinggi negara. Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak,” tegasnya.
Bamsoet menegaskan bahwa komunikasi publik pejabat negara harus mengutamakan keterbukaan, ketepatan informasi, serta tidak menimbulkan kegaduhan.
Ia juga mengingatkan bahwa di era digital, masyarakat dengan cepat menanggapi setiap pernyataan yang disampaikan pejabat. Oleh karena itu, kehati-hatian dan strategi komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar informasi yang diberikan tidak menimbulkan multitafsir atau kontroversi yang tidak perlu.
“Pejabat negara harus berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan tetap menghormati prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Jika hal ini dilakukan dengan benar, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” pungkasnya (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar