Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Fathorrahman Fadli: Intelektual Perlu Ambil Bagian Berantas Korupsi

Fathorrahman Fadli: Intelektual Perlu Ambil Bagian Berantas Korupsi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menyambut baik tekad Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut akan sulit berhasil tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran aktif dari kelompok intelektual.

“Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggota kabinet dan kelompok kritis masyarakat,” ujar Fathorrahman Fadli dalam diskusi di Jakarta, 12 Desember 2024.

Menurutnya, jika upaya pemberantasan korupsi hanya bertumpu pada presiden, usaha tersebut berisiko terbentur oleh kekuatan koruptor. “Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor,” jelasnya.

Sebagai peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional, Fathorrahman melihat pentingnya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas Kabinet Merah Putih. Ia berharap langkah ini dapat membantu mewujudkan visi Prabowo dalam mensejahterakan rakyat.

“Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang,” tegas Fathorrahman. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah revolusioner untuk melawan korupsi secara sistematis.

Ia juga menilai bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memberantas korupsi secara serius. Salah satu faktor pendukung adalah komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo, yang perlu dipertahankan hingga 2029.

“Prabowo bisa memaksimalkan peran lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan,” kata Fathorrahman. Ia meyakini bahwa dengan peningkatan kinerja lembaga-lembaga ini, pemberantasan korupsi bisa lebih efektif.

Alasan kedua, lanjutnya, adalah dampak buruk korupsi yang telah merugikan masyarakat luas. Menurut Fathorrahman, korupsi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan penderitaan rakyat. “Jika ini tidak segera diatasi, negara akan mengalami kerugian besar yang bisa berakibat fatal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa masih terdapat beberapa anggota kabinet yang dianggap memiliki rekam jejak kurang bersih. Fathorrahman berharap Prabowo tegas dalam menyikapi hal ini. “Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan pemecatan terhadap pihak-pihak tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar elemen-elemen yang sehat dalam pemerintahan tidak terpengaruh oleh perilaku koruptif. “Jangan sampai terlambat bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh,” tegas pria yang akrab disapa Mr. Ong itu.

Fathorrahman juga mengajak kelompok intelektual dan masyarakat kritis untuk turut serta mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan dalam menghadapi korupsi harus menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya tugas pemerintah.

“Kelompok intelektual perlu berperan aktif dalam memberi solusi, analisis, dan tekanan publik yang konstruktif,” kata Fathorrahman. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat intelektual sangat dibutuhkan.

Di akhir sambutannya, Fathorrahman menekankan bahwa tanpa gerakan bersama, agenda besar Prabowo untuk memberantas korupsi akan sulit tercapai. “Kami dari IDR berharap agar setiap lapisan masyarakat tidak hanya mendukung tetapi juga terlibat aktif,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • e27cb139 9d3a 4287 8f85 f44f4f9b9eb6

    PT SBP Berangkatkan Warga Lingkar Tambang Ikut Diklat Security di Jawa Barat

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Wanggudu – PT Sumber Bumi Putera (SBP), sebuah perusahaan pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat (PPM). Kali ini, perusahaan tersebut memberangkatkan enam orang warga lingkar tambang mengikuti pendidikan dan pelatihan Security di Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Teknik Tambang (KTT) PT SBP, Sudriyanto, program ini […]

  • Anggota DKPP Ikut Naik Helikopter KPU, KPD Desak DPR Bertindak

    Anggota DKPP Ikut Naik Helikopter KPU, KPD Desak DPR Bertindak

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Jakarta – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) meminta Komisi II DPR RI memberikan sanksi tegas terhadap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, setelah namanya muncul dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ketua KPD, Miftahul Arifin, mengatakan kemunculan nama anggota DKPP dalam persidangan etik menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi […]

  • Emiten Pelat Merah Dinilai Jadi Penopang IHSG di Tengah Tekanan Pasar

    Emiten Pelat Merah Dinilai Jadi Penopang IHSG di Tengah Tekanan Pasar

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta, editoria.co.id – Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut masih menjadi salah satu penopang utama stabilitas pasar modal Indonesia di tengah fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan tekanan ekonomi global. Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan emiten-emiten pelat merah saat ini […]

  • Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda

    DPR Soroti KPU Rahasiakan Dokumen Capres, Transparansi Pemilu Dipertanyakan

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat menetapkan 16 dokumen pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi tertutup menuai sorotan tajam dari DPR. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mempertanyakan dasar hukum hingga waktu pengambilan keputusan KPU yang dianggap janggal. Menurut Rifqi, dalih KPU yang merujuk pada […]

  • Adlin Panjaitan

    Adlin Panjaitan Sebut Mafia Resah Atas Kebijakan Bahlil Lahadalia

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Politikus muda Adlin Panjaitan menyoroti munculnya pihak-pihak yang disebutnya sebagai “mafia” yang tidak senang dengan berbagai kebijakan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia. Ia menilai, langkah-langkah yang diambil Bahlil dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto justru membuat sejumlah kelompok yang selama ini menikmati keuntungan besar menjadi terganggu. Menurut Adlin, kebijakan […]

  • Bamsoet berpose bersama usai bertemu jajaran Bappebti di Jakarta, Senin (18/11/2024) kemarin.

    Bamsoet: Keamanan Kripto Penting untuk Lindungi Investor Indonesia

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi perkembangan industri aset digital di Indonesia, khususnya beroperasinya Bursa Berjangka Kripto PT Central Finansial X (CFX). Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan keamanan transaksi keuangan digital untuk melindungi para investor dari risiko kerugian. […]

expand_less