DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman Erupsi Gunung Api

Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah terus meningkatkan kapasitas mitigasi bencana geologi di tengah aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026).

Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat bahwa sistem mitigasi tidak boleh berjalan secara parsial. Penguatan perlu dilakukan mulai dari pemantauan aktivitas gunung api, pengolahan dan akurasi data, pemetaan wilayah rawan, hingga penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Meitri dalam rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dalam pembahasan anggaran Kementerian ESDM, Meitri menyebut Badan Geologi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp774,82 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total pagu Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI.

Ia berharap dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat fungsi strategis Badan Geologi, terutama dalam pemantauan gunung api, modernisasi serta pemeliharaan instrumen, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” katanya.

Salah satu aktivitas vulkanik yang menjadi perhatian adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang saat ini berada pada Level III atau Siaga. Badan Geologi mencatat aktivitas erupsi pada 4–6 September 2026, dengan sebaran abu vulkanik yang terpantau mengarah ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.

Meitri menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana geologi tidak mengenal batas administratif. Dampak aktivitas gunung api dapat menjangkau lebih dari satu wilayah sehingga membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan daerah.

Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu menegaskan, penguatan mitigasi bencana harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk menekan risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun dampak sosial yang ditimbulkan oleh bencana.

“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” pungkas Meitri.