Bonnie: Menbud Tak Bisa Pungkiri Kekerasan Seksual 1998
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak
Bonnie Triyana (Kiri) bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (kanan).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengabaikan luka sejarah bangsa. Ia menilai pandangan subjektif Fadli tak bisa dijadikan dasar untuk menghapuskan fakta-fakta kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi berdarah tersebut.
“Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi,” ujar Bonnie di Gedung DPR RI, Rabu (18/6/2025).
Bonnie menyoroti sikap Fadli yang justru mempertanyakan istilah “massal” dalam konteks kekerasan seksual, padahal laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyebutkan ada lebih dari 50 korban. Sebagai pejabat yang menggagas penulisan ulang sejarah nasional, menurutnya, Fadli seharusnya bersikap objektif dan tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas kekerasan.
“Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial?” tanya Bonnie, sembari menegaskan pentingnya penulisan sejarah yang menyeluruh, tidak hanya berisi narasi heroik, tetapi juga tragedi kolektif sebagai pelajaran bangsa.
Ia juga memperingatkan bahwa pernyataan Fadli hanya akan menambah luka bagi para penyintas dan keluarga korban. “Penyangkalan terhadap peristiwa pemerkosaan massal hanya menambah beban traumatik masyarakat dan para penyintas,” ungkap legislator dari Dapil Banten I itu.
Bonnie menyoroti pula bahwa sejumlah pelanggaran HAM berat tidak dimasukkan dalam draf penulisan ulang sejarah yang sedang disusun Kementerian Kebudayaan. Di antaranya peristiwa pemerkosaan Mei 1998, penembakan misterius (Petrus), penghilangan aktivis 1997–1998, hingga tragedi Trisakti, Semanggi, dan konflik bersenjata di Aceh serta Papua.
Karena itu, Bonnie meminta Komisi X segera memanggil Fadli Zon untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya dan mendesak agar proyek penulisan ulang sejarah dihentikan apabila hanya dijadikan alat kekuasaan.
“Jika sejarah ditulis hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan, lebih baik hentikan saja proyek ini,” pungkasnya (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar