Sugeng Suparwoto: Kementerian ESDM Perlu Gakkum Tambang
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, tak hanya memicu reaksi publik, tetapi juga memantik respons tegas dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengaku kecewa karena warga yang ingin menyampaikan langsung aspirasinya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia malah tidak mendapat kesempatan.
“Masyarakat Raja Ampat ingin bertemu langsung Pak Menteri, tapi ternyata tidak bisa. Padahal mereka punya aspirasi yang sangat penting untuk disampaikan,” ujar Sugeng kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (11/6/2025).
Atas kejadian ini, Komisi VII DPR berencana segera memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk meminta klarifikasi secara langsung terkait penanganan pertambangan di wilayah konservasi itu.
Sugeng menambahkan, pihaknya sejak awal memang sudah mendapat banyak keluhan dari masyarakat soal aktivitas pertambangan yang dinilai merusak kawasan wisata dunia tersebut.
“Sebelum viral pun, kami sudah merencanakan kunjungan karena memang ada keresahan warga,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya Kementerian ESDM membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) agar pengawasan terhadap sektor pertambangan lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada reaksi publik.
“Kalau ada Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM, maka pelanggaran-pelanggaran bisa langsung ditindak. Ini bukan sekadar soal perizinan, tapi soal tata kelola yang harus diperbaiki total,” tegasnya.
Sugeng berharap, panggilan terhadap para menteri nantinya bisa memberi kejelasan kepada publik, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan strategis nasional dari kerusakan lingkungan (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar