Badan Legislasi DPR RI
PGMM Desak DPR Amandemen UU ASN dan Guru Diskriminatif
- calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
- visibility 15
- 0Komentar
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perkumpulam Guru Madrasah Mandiri (PGMM) mendesak DPR RI segera mengamandemen Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang dinilai diskriminatif terhadap guru madrasah swasta. Hal itu disampaikan Ketua Umum PGMM, Tedi Malik, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa (30/9/2025). Menurut Tedi, kedua regulasi […]
Puan Maharani: Revisi UU Minerba Harus Transparan, Hindari Miskomunikasi
- calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
- visibility 19
- 0Komentar
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik seputar revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), terutama terkait wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa pembahasan regulasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Menurut Puan, DPR membuka ruang seluas-luasnya […]
Ahmad Irawan Dorong Revisi UU Pemilu 2025 dengan Metode Omnibus Law
- calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
- visibility 15
- 0Komentar
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II dan Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu melalui pendekatan Omnibus Law. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen”, yang diadakan oleh DPP KNPI di […]
Ahmad Doli Kurnia Usulkan Penyempurnaan Sistem Politik melalui Omnibus Law: “Tidak Bisa Satu-Satu”
- calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
- visibility 19
- 0Komentar
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan langkah besar dalam penyempurnaan sistem politik di Indonesia melalui revisi delapan Undang-Undang (UU) politik menggunakan metode Omnibus Law. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem, dan AMAN di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, […]
