Nilam Sari Lawira Pertanyakan Anggaran Kemendikdasmen, Rp1,25 Triliun Belum Dapat Digunakan
- account_circle MA
- calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
- visibility 28
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi X DPR Fraksi Nasdem Nilam Sari Lawira (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Nasdem Nilam Sari Lawira (NSL) menyoroti masih adanya anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diblokir hingga akhir Tahun Anggaran 2025.
“Kami mencatat anggaran yang masih diblokir per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,25 triliun, dengan sekitar 98 persen di antaranya merupakan belanja barang,” kata Nilam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Rabu (15/72026).
Karena ini, Nilam meminta Kemendikdasmen memberikan penjelasan mengenai penyebab pemblokiran anggaran tersebut, termasuk alasan blokir belum dapat dibuka hingga penghujung tahun anggaran.
Nilam juga meminta Kemendikdasmen memaparkan program dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sebagai dampak dari pemblokiran tersebut.
“Penjelasan itu penting untuk mengetahui sejauh mana dampak pemblokiran anggaran terhadap pelaksanaan program pendidikan,” urainya.
Selain itu, Nilam turut mengkritisi penyajian angka realisasi anggaran sebesar 98,55 persen yang dihitung tanpa memasukkan dana yang masih diblokir.
Menurutnya penyajian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil penyerapan anggaran karena dana yang diblokir pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan.
“Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Komisi X meminta Kemendikdasmen menyampaikan rincian pemblokiran anggaran berdasarkan unit kerja, jenis belanja, dan sumber pendanaan,” terang dia.
Lanjut dia, bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan prasyarat penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya berharap evaluasi terhadap pemblokiran anggaran tersebut menjadi bahan perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan anggaran tahun 2026,” tukasnya.
- Penulis: MA
Saat ini belum ada komentar