CELIOS Umumkan 8 Tuntutan Ekonomi, Kritik Kebijakan Pemerintah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudistira Adhinegara
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meluncurkan agenda bertajuk “Reset Ekonomi Indonesia” dengan merinci delapan tuntutan ekonomi yang ditujukan kepada pemerintah. CELIOS menilai langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola fiskal, transparansi anggaran, serta arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menyimpang dari kepentingan rakyat.
Dalam pernyataannya, CELIOS menekankan bahwa tuntutan pertama adalah pencopotan Menteri Keuangan yang dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi.
Kedua, CELIOS mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR dan meminta agar gaji anggota DPR ditetapkan maksimal tiga kali upah minimum Jakarta. Lembaga itu juga mengusulkan pembentukan komite remunerasi independen bagi pejabat negara serta keterbukaan penggunaan dana reses sebagai informasi publik.
Tuntutan ketiga adalah penerapan pajak kekayaan sekaligus percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Keempat, CELIOS mendorong revisi menyeluruh regulasi perpajakan dengan menurunkan tarif PPN menjadi 8% agar tidak semakin membebani masyarakat.
Pada poin kelima, CELIOS menilai anggaran negara tidak proporsional. Mereka meminta pengurangan anggaran APBN untuk Polri serta evaluasi total terhadap anggaran program MBG, KopDes Merah Putih, dan Danantara. Anggaran tersebut diusulkan dialihkan menjadi subsidi tunai untuk rakyat kecil.
Selanjutnya, tuntutan keenam adalah restrukturisasi utang pemerintah sekaligus penghentian penambahan utang baru yang dinilai berlebihan. Ketujuh, CELIOS meminta pemerintah menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan menteri, termasuk pejabat yang merangkap sebagai komisaris atau CEO perusahaan, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat CEO Danantara.
Terakhir, CELIOS menegaskan agar pemerintah menghentikan proyek strategis nasional yang dianggap merugikan keuangan negara, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan kawasan food estate.
CELIOS menilai, delapan poin tuntutan ini harus segera dijalankan untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada rakyat (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar