Iyeth Bustami Soroti Sulitnya Nelayan Pesisir Mendapatkan Solar
- account_circle MA
- calendar_month Senin, 12 Okt 2026
- visibility 14
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi XII DPR RI Iyeth Bustami (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, mendesak pemerintah dan badan usaha penyalur BBM mencari solusi konkret untuk mengatasi panjangnya antrean solar bersubsidi yang menyulitkan nelayan di wilayah pesisir. Ia menegaskan, akses terhadap bahan bakar harus lebih mudah, terutama bagi nelayan di pulau-pulau kecil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan solar.
Persoalan ini disoroti Iyeth setelah mengunjungi sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Riau, di antaranya Kepulauan Meranti, Pulau Rupat, dan Bengkalis. Dalam pendalaman bersama mitra sektor energi pada Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026), ia mengungkapkan sulitnya nelayan memperoleh solar bersubsidi akibat antrean yang panjang.
“Di sana ngeri, solarnya ngantri. Antrean solarnya panjang sekali, kita merasa kasihan karena nelayan-nelayan itu kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi,” ujar Iyeth.
Menurutnya, distribusi BBM di wilayah pesisir dan kepulauan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta risiko cuaca. Salah satu opsi yang perlu dikaji ialah penyediaan fasilitas penyimpanan atau penyaluran BBM di pulau-pulau kecil agar nelayan dapat mengakses solar dengan lebih mudah dan efisien.
“Bagaimana sebenarnya solusi penyelesaiannya dari BPH Migas maupun Pertamina Patra Niaga? Apa langkah konkret yang harus kita kerjakan?” tanyanya.
Politisi Fraksi PKB itu juga mengingatkan risiko keselamatan yang mengancam nelayan ketika harus menempuh perjalanan jauh menggunakan perahu untuk mendapatkan BBM. Jika persediaan bahan bakar habis sebelum mencapai tujuan, perjalanan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan mereka.
Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan BBM bagi nelayan membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait serta penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing wilayah. Di sisi lain, penyediaan fasilitas penyaluran menghadapi tantangan keekonomian apabila volume permintaan di suatu lokasi belum mencukupi.
Iyeth menegaskan, Komisi XII DPR RI akan menindaklanjuti persoalan ini melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait. Ia berharap, upaya tersebut dapat mendorong solusi yang lebih tepat sasaran sehingga distribusi solar bersubsidi di wilayah pesisir dan kepulauan tidak lagi menjadi hambatan bagi aktivitas serta keselamatan nelayan.
- Penulis: MA
Saat ini belum ada komentar